NPWP Badan Usaha adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada badan yang memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak. NPWP berfungsi sebagai identitas perpajakan badan dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Memasuki tahun 2026, administrasi perpajakan Indonesia telah mengalami perubahan penting seiring penerapan Coretax DJP. Salah satu perubahan yang perlu diketahui pelaku usaha adalah penggunaan NPWP format 16 digit untuk Wajib Pajak Badan. Untuk badan yang sebelumnya telah memiliki NPWP 15 digit, sistem melakukan penyesuaian ke format 16 digit dengan menambahkan angka "0" di depan NPWP lama.
Selain NPWP 16 digit, DJP juga menggunakan NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) sebagai identitas yang berkaitan dengan lokasi atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
Karena itu, bagi Anda yang sedang mendirikan PT, CV, yayasan, koperasi, atau bentuk badan lainnya, memahami administrasi NPWP sejak awal sangat penting agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan tertib dari sisi perpajakan.
Fungsi utama NPWP adalah sebagai identitas Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan.
NPWP digunakan dalam berbagai aktivitas perpajakan, termasuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan badan kepada DJP. Ketentuan saat ini menetapkan bahwa Wajib Pajak Badan menggunakan NPWP dengan format 16 digit.
NPWP diperlukan dalam berbagai layanan administrasi perpajakan yang diselenggarakan DJP.
Seiring penerapan Coretax DJP, administrasi perpajakan semakin terintegrasi secara digital. Wajib Pajak dapat mengakses berbagai layanan melalui sistem administrasi perpajakan yang disediakan DJP.
Dalam praktik bisnis, data perpajakan perusahaan sering diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi, misalnya:
Namun, perlu diperhatikan bahwa NPWP tidak selalu menjadi satu-satunya persyaratan untuk setiap transaksi atau kegiatan tersebut. Persyaratan dapat berbeda tergantung bank, instansi, mitra usaha, maupun jenis kegiatan.
Kepemilikan NPWP merupakan bagian dari administrasi perpajakan badan.
Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sesuai ketentuan perpajakan.
Dengan administrasi perpajakan yang tertib, perusahaan dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengakses layanan perpajakan.
Salah satu perubahan penting yang harus diketahui pengusaha adalah perubahan format NPWP.
Untuk Wajib Pajak Badan, NPWP menggunakan format 16 digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi DJP. Ketentuan mengenai NPWP 16 digit telah diberlakukan dalam sistem perpajakan Indonesia.
Bagi badan yang sebelumnya memiliki NPWP 15 digit, format tersebut disesuaikan menjadi NPWP 16 digit dengan menambahkan angka 0 di bagian depan.
Contoh:
NPWP lama:
12.345.678.9-012.000
Format 16 digit:
0123456789012000
Format penulisan dapat mengikuti sistem atau dokumen perpajakan yang digunakan.
Selain NPWP, sistem administrasi DJP mengenal NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha).
NITKU berkaitan dengan identitas tempat kegiatan usaha dan melekat pada NPWP. Konsep ini penting terutama bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha atau lokasi usaha.
Dengan demikian, pengusaha sebaiknya tidak hanya memahami NPWP, tetapi juga memahami penggunaan NITKU dalam administrasi perpajakan.
Berdasarkan informasi layanan DJP, persyaratan pendaftaran Wajib Pajak Badan pada dasarnya meliputi:
Badan perlu mengajukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak sesuai prosedur administrasi DJP.
Untuk badan dalam negeri, dokumen yang diperlukan antara lain salinan dokumen pendirian badan usaha, termasuk akta pendirian atau dokumen pendirian beserta perubahannya apabila terdapat perubahan.
Untuk bentuk usaha tertentu, persyaratannya dapat berbeda.
Untuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation/KSO), DJP mencantumkan persyaratan berupa salinan perjanjian kerja sama dan surat penunjukan anggota yang mewakili KSO apabila penunjukan tersebut belum tercantum dalam perjanjian.
Oleh karena itu, dokumen pendaftaran sebaiknya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi badan usaha masing-masing.
Dengan penerapan Coretax DJP, proses administrasi perpajakan semakin diarahkan pada layanan digital.
Secara umum, prosesnya dapat dilakukan melalui tahapan berikut:
Siapkan dokumen pendirian badan usaha dan dokumen pendukung lain yang diperlukan sesuai jenis badan usaha.
Untuk PT, misalnya, dokumen pendirian perusahaan perlu dipastikan telah tersedia dan data perusahaan sesuai dengan dokumen legal perusahaan.
Pendaftaran dan berbagai layanan perpajakan dapat dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan DJP/Coretax sesuai ketentuan yang berlaku.
Coretax DJP merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan dan mulai diterapkan secara nasional pada awal 2025.
Ikuti proses pendaftaran Wajib Pajak Badan dan masukkan data badan usaha secara lengkap dan benar.
Data yang diberikan harus konsisten dengan dokumen pendirian dan data perusahaan.
Dokumen pendirian dan dokumen pendukung lainnya disampaikan sesuai mekanisme yang tersedia dalam sistem DJP.
DJP akan melakukan proses administrasi dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila terdapat data atau dokumen yang perlu diperbaiki, Wajib Pajak perlu melakukan penyesuaian sesuai pemberitahuan yang diberikan.
Apabila proses pendaftaran telah selesai, badan usaha memperoleh NPWP sesuai format yang berlaku.
Untuk Wajib Pajak Badan, NPWP menggunakan format 16 digit.
Tidak. NPWP dan NIB adalah dua identitas yang berbeda.
NPWP merupakan identitas Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan.
NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS setelah proses pendaftaran usaha.
Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi dalam praktik pendirian dan administrasi perusahaan dapat saling berkaitan.
Karena itu, ketika mendirikan perusahaan, pengusaha perlu memastikan tidak hanya aspek perpajakan, tetapi juga legalitas dan perizinan berusaha telah dipenuhi.
Tidak sebagai format utama NPWP badan.
Untuk Wajib Pajak Badan, format NPWP yang digunakan adalah 16 digit. DJP menjelaskan bahwa badan yang sebelumnya memiliki NPWP 15 digit menyesuaikannya menjadi format 16 digit.
Dalam masa transisi dan pada layanan tertentu, NPWP 15 digit masih dapat muncul atau digunakan sesuai ketentuan layanan DJP. Namun, untuk administrasi perpajakan saat ini, pelaku usaha perlu memahami dan menggunakan format 16 digit sesuai sistem yang berlaku.
Agar administrasi perusahaan lebih tertib, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha Anda dengan tim ISOLEGAL.
Konsultasi Gratis →Konsultasikan kebutuhan legal bisnis Anda sekarang. Gratis, tanpa syarat, langsung dengan tim kami.